DPRD Bengkulu Utara Hadiri Musrenbang RKPD 2026, Dorong Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Tepat Sasaran
Lentera publik.com – Senin, 7 Maret 2025 pimpinan dan unsur kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah dengan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan menjadi salah satu tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE., M.AP., yang hadir bersama Wakil Bupati H. Sumarno, S.Pd. Kehadiran pimpinan daerah ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam merancang kebijakan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Turut hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, SE., MM., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya Musrenbang sebagai media konsolidasi dan partisipasi publik. “Melalui Musrenbang ini, kita ingin mengedepankan aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam RKPD setiap tahunnya,” ujar Yuliswani.
Forum Musrenbang RKPD 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan wadah reflektif dan proyektif—mengevaluasi capaian pembangunan tahun berjalan sekaligus menyerap masukan strategis dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari lembaga legislatif.
Partisipasi aktif DPRD dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar representatif dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan eksekutif diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berdampak luas.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Musrenbang ini menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga desa, menjadi kunci dalam menyusun RKPD yang progresif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan. (Adv)
